Jalan Bangun Praja Komp. 1. kedudukan b. penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi: Perumusan. (Kemendagri) menekankan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dalam penyelenggaraaan izin usaha di daerah. 00 s. TUGAS. bahwa dalam rangka perubahan tipelogi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Tipe C menjadi Tipe A, maka perlu diatur kembali tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b. Jenis & Syarat. Website ini memuat beberapa konten berkenaan dengan Informasi dan gambaran terhadap pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltim. KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang a. Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Situbondo. 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukannya penyesuaian terhadap susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten. Dan terakhir, berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016, nomenklatur Badan Penanaman Modal Daerah berubah lagi menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;. Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang; 7. Dalam nama dinas tersebut tercantum kalimat “Satu Pintu”, hal ini berkaitan dengan pelayanan yang diselenggarakan oleh dinas tersebut kepada masyarakat, masyarakat dapatFungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Mengingat : 1. Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; b. Hari Senin - Kamis : 08. Benteng No. HR. Call Center 1500164 /. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASER, Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. DASAR HUKUM ORGANISASI. Banyumas No. Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal detail. Mayjend. Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat. Pengaduan. Bandar Lampung - - Sabtu 01 April 2023, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Yudhi Alfadri beserta istri dan Staf. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota medan Struktur Organisasi. penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. KEPALA DINAS. struktur organisasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sistematika bab i definisi operasional bab ii dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu a. Tak hanya itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga ikut serta. 30 WIB Hari Jum'at : 08. Sekretaris, membawahkan: 1. perumusan program kerja di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan danINSTANSI :DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. Indikator Kinerja DPMPTSP yang Mengacu pada Website Resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Fungsi. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. Monitoring Izin. 1. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman. d. 2. 1. HR. 01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 399. 2 : Tabel Tujuan,. LOGIN DAFTAR. Maluku Utara. Dapatkan petunjuk arah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. 12. 8. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tipe A, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang”. 1 Semarang, Jawa Tengah. Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. M E M U T U S K A N Menetapkan :Toggle navigation DINAS PM & PTSP PROVINSI DKI JAKARTA. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bandar. Jumat, 29 Sep 2023 ; DPMPTSPKOTAWARINGIN BARAT. STP, M. Melayani dengan Amanah, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan ProfesionalNomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi dan kabupaten/kota. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kota Bandung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. 00 s. Soegiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telp : (024) 3547091-3547438-3541487-3563069 Fax : (024) 3549560 Email : dpmptsp@jatengprov. Alamat : Jalan Sudirman N0 1 Padang. 15. (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. TUGAS DAN FUNGSI. a. Bagian Kedua Tugas. 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP. bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Beranda; Profil. Hallo! Selamat Datang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan RiauDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar 2017-2022. 00 WIB. (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris. Jumlah Dokumen IMB yang telah terbit berdasarkan fungsi bangunan (rumah tinggal dan bukan tempat tiggal) jumlah penanaman modal dalam negeri. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (DPMPTSP Aceh) mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pengembangan. 9. 5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan organisasi di bawah Pemerintah Daerah D. Regulasi. Tugas Pokok Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon Selaku sektor pelaku utama dalam penyelenggaraan kegiatan penanaman. 2016. Pelayanan tersebut berada di dua lembaga yaitu Bappeda dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Kedudukan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi : Perumusan kebijakan pengembangan iklim, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan, data dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan perizinan satu pintu sesuai dengan lingkup tugasnya;DPMPTSP MALINAU PROFIL. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara; 6. Swesti Fanloni, S. Fungsi. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pasal 3 menyebutkan bahwa. Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal; d. ”. Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan ini diundangkan. 00 WIB (Khusus Gerai DPMPTSP, Bank Jateng, Samsat, Lapak Aduan) Khusus di Minggu Pertama setiap bulan, Loket Imigrasi Buka Layanan untuk Pembuatan Paspor baru / Penggantian Buku dari jam 08. Sabtu, 01 April 2023 - 19:48:18 WIB. 2. 54 Kota Depok 16431 Telp. DPMPTSP. C-22, Jakarta Selatan. 6. 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal. Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPMPTSP Provinsi Kalsel Tahun 2021 adalah dokumen yang menyajikan capaian kinerja, tantangan, dan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Selamat Datang di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kebumen Jam Pelayanan : Samsat : Senin s/d Kamis Pukul 08. Berangkat dari adanya permasalahan para pengusaha bidang perumahan yang terkendala dalam mengurus perizinan usahanya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul menggelar fasilitasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha bidang perumahan dalam merealisasikan. 2. Regulasi. Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur; ABSTRAK: a. Tracking Berkas. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10. web. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta harmonisasi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik perlu menyempurnakan ketentuan dalam. Promosi Daerah. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu. go. 214. Sekretaris detail. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Badung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupxaten Badung Nomor 08. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; f. Galeri. Struktur Organisasi. TUGAS POKOK DAN FUNGSI. ZONA INTEGRITAS. Unit Pengelola PMPTSP . Mayjend S. d. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota medanPenanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Beranda; Profil. Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan meliputi sektor :(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Soreang, Bandung, Jawa Barat 40912Kegiatan BIMTEK/Sosialisasi Kemudahan Berusaha Angkatan III DAK NonFisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Selatan. kedudukan b. DPMPTSP adalah Dinas yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan. Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan. H. 15. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi : No. Regulasi. OSS RBA. Peraturan Perundang-undangan. Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal daerah; Penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal; Tentang DPMPTSP. Kelompok JF Substansi Penanaman Modal,. Namun, DPMPTSP yang dahulu. b ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Pe raturan Bupati Kebumen Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja. Jl. kedudukan. Sedangkan dalam OSS RBA, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) perizinan berusaha berbasis resiso pada setiap sektor akan digunakan acuan tunggal dalam perizinan berusaha. PERIZINAN ONLINE. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 1. Abstract. CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada. 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) Kota Batam merupakan salah satu Organisasi. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kapuas Hulu Menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Perizinan. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubahA. TUGAS DAN FUNGSI DPMPTSP KABUPATEN PASER Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal, perizinan. Telepon (031) 99001785 Faksimile (031) 99001785. Jakarta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah akan menjadi instansi yang berdiri sendiri. kedudukan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi : a. T. Pengajuan Izin. Susunan Organisasi. go. v Gedung Dibaleka I Kompleks Balaikota Depok, Jl. 12. 021-7721 7360 – 7721 7361, Fax:021-7721 7362 - 16. Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari: a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten. PENDAHULUAN Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat dibentuk Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2019. Sekretariat; dan c. Website Resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Luwu Utara. 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dinas yang berkonsentrasi pada urusan penanaman modal dan pelayanan. Lokasi. penanarnan modal dan pelayanan terpadu satu pintu; pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan pelaksanaan fungsi lain olch kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Survey IKM. 000. 00 s. bahwa dalam rangka perubahan tipelogi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Tipe C menjadi Tipe A, maka perlu diatur kembali tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b.